PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA LHOKSEUMAWE
Sari
Keywords : Willingness to pay, coral reef, community
Referensi
Davey, K.J., (1988), Pembiayaan Pemerintah Daerah–Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, UI Press, Jakarta.
Devas, N., (1997). Indonesian “What do we mean by Decentralization” Public Administration and Development. Vol. 17, 351 – 367.
Gaffar, A., (2000), “Kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penye-lenggaraan Pemerintahan di Masa Menda-tang”, Wacana, Edisi 5, Tahun II, 31 – 46.
Hirawan, Susiati B, (1987). Analisis tentang Keuangan Daerah di Indonesia, EKI, Vol. XXXIV No. 1, 94 – 95.
Hoessein, B., (2000), “Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Sebagai Tanggap terhadap Apresiasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi”, Usahawan, Tahun XXIX, Nomor 04, 3 – 13.
Jaya, W.K, (1996), “Analisis Potensi Keuangan Daerah”, Modul Program Penataran Mana-jemen Sektor Ekonomi Strategis, Kerjasana Ditjen PUOD dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Kaho, Yosef Riwu, (1997). Prospek Otonomi Daerah di Negara RI; Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyeleng-garaannya, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kuncoro, Mudrajat, (1995). “Desentralisasi Fiskal di Indonesia”, Prisma No.4 : 3 – 17, Jakarta.
Kuncoro, Mudrajat, (1997). Otonomi Daerah Dalam Transisi, Temu Alumni dan Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Global, KKD- FE UGM, 12 April 1997, Yogyakarta.
Koswara, E., (2000). Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, CSIS XXIX No. 1, 51 – 52.
Lains, Alfian, (1995). “Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru” , Prisma No. 4, 40 – 57.
Miller, Stephen M., dan Russek, Frank S., (1997), “Fiscal Structures and Economic Growth at The State and Local Level”, Public Finance Review, Vol. 25, 213 – 237.
Radianto, Elia, (1997), “Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Suatu Studi di Maluku, Prisma, No. 3, 39 – 50.
Rasyid, Ryaas M, (1999), Konsep, Kebijakan, dan Implementasi Politik dan Manajemen Pem-bangunan Otonomi Daerah, Bahan Semiloka Nasional, Otonomi Daerah dan Perimba-ngan Keuangan Pusat dan Daerah, Ditjen PUOD Depdagri, Jakarta.
Reksohadiprodjo, S., (1996), Keuangan Negara (Ekonomi Publik) Teori dan Praktek, Jurnal Keuangan dan Akuntansi Publik, Volume I, Nomor 1, 74 – 78.
Republik Indonesia, (1999), Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.
Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
Saragih, P.J, (1996), “Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pem-bangunan Daerah”, Perencanaan Pemba-ngunan, Nomor 6, 36 – 43.
Slater, Richard, (1997), Approaches to Streng-thening Local Government : Lessons from Sri Lanka, Public Administration and Development , Vol. 17, 251 – 265.
Widayat, Wahyu, (1994), “Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE – YKPN, Yogyakarta, Vol VI, 23 –47.
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.