DAMPAK ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MATANGGLUMPANGDUA MEUNASAH DAYAH KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

Mangkuwinata Sonny

Sari


Tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan dampak Alokasi Dana Desa (add) terhadap pemberdayaan masyarakat DI desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi Pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih sesuai ketentuan pemerintah yang berjumlah 1768, sedangkan sampel ditetapkan sejumlah 10 % dari jumlah tersebut yaitu 177 orang. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesoner. Dari hasil penelitian dapat disimpilkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, pemberdayaan masyarakat

Referensi


Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Edisi Revisi). Rineka Cipta. Jakarta.

Aziz, M. A, dkk. (2012). Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi, PT. LKiS Pelangi Nusantara. Yogyakarta.

Christie, Sadono. (2012). Pengantar Teori Mikro Ekonomi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartasasmita, G. (2011). Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat, Bappenas. Jakarta.

Madekhan, A. (2011). Orang Desa Anak Tiri Perubahan, Anvorroes Pers, Malang.

Moeljarto, V. (2013). Pemberdayaan (Empowerment), dalam Onny S. Prijono dan A.M.W

Pranarka. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta.

Mubarak, W. (2010). Kebutuhan Dasar Manusia. EGC. Jakarta.

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Vindyandika M. (2010). Pemberdayaan (Empowerment), CSIS, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Prijono dan Pranarka. (2012). Pemberdayaan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Saparin, S. Dra. (2013). Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sugiyono. (2011). Statistika Untuk Penelitian. CV. Alfabeta. Bandung

Sulistiyani, A. T. (2010). Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media. Yogyakarta.

Sumardjo dan Saharudin. (2010). Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Bandung.

Tjokrowinoto, M. (2009). Pemberdayaan: Konsep, Implementasi dan Kebijakan. CSIS. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Vidyandika dan Pranarka. A. M. W. (2010). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, diedit oleh: Onny S.P. dan Pranarka. Center of Strategic and International Studies. Jakarta.

Widjaja, H. (2011). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Yuliani, Riska. (2012). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali. Skripsi. FE. Unversitas Muhammadyah Surakarta.


Teks Lengkap: PDF PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.