PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP IPM DI PROVINSI ACEH

Zainuddin Iba

Sari


ABSTRAK

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Diasumsikan adanya desentralisasi fiskal akan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan alat untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Berdasarkan hasil penelitian studi kasus di Provinsi Aceh dengan mengamati fenomena yang terjadi di Kabupaten dan Kota provinsi Aceh, tahun 2010-2015, membuktikan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Hal ini dikarenakan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah lebih leluasa dalam menetapkan kebijakan yang pro pada masyarakat sehingga segala kebutuhan masyarakat yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat bisa langsung direspon tanpa harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
Kata Kunci : Desentralisasi fiscal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Referensi


Luas Dengan Pemeilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Rajawali Pers.

Bps Aceh. (2016). Aceh Dalam Angka 2016. www.bps.go.id

Ghozali, Imam. (2011). Statistic Nonparametric. Semarang: BP Undip.

Haryanto Dan Sahmuddin. (2008). Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja. Semarang: Bp Undip.

Khusaini, Moh. (2006). Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Malang : BPFE Unibraw.

Kumorotomo, Wahyudi. (2008). Desen-Tralisasi Fiskal: Politik Dan Perubahan Kebijakan 1974-2004. Kencana. Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. (2004). Otonomi & Pemba-ngunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Lugastoro, Decta Pitron. (2013) Analisis Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Undip.

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua. UPP STIM YKPN: Yokyakarta

Mardiasmo. (2009). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, ED II, Andi. Yogyakarta

Mawarni, Darwanis, Dan Abdullah, Syukriy. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh). Jurnal Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Sandjaja, B. Dan Heriyanto, Albertus. (2011). Panduan Penelitian Edisi Revisi. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Saputra, Bambang. (2013). Pengaruh Desen-tralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Msyarakat. Volume 09/No 01/ STIE Madani Balikpapan.

Sasana, Hadi. (2006). Analisis Dampak Desen-tralisasi Fiscal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Dinamika Pembangunan

Setyowati, Lilis Dan Suparwati, Yohana Kus. (2012) Pertumbuhan Ekonomi, DAK, DAU, PAD Terhadap IPM Dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Prestasi Vol 09/ No.1

Siddik, Machfud, (2009). Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999-2004” Dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi, Jakarta, Penerbit Kompas.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Widjaja, Haw. (2011). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. Jakarta: Rajawali Pers.

www.bps.go.id

www.djpk.depkeu.go.id


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.